#15 Holland: the Rich that Embrace the Poor

Hampir genap tiga tahun saya kuliah di jurusan ekonomi Syariah Universitas Airlangga. Fenomena-fenomena permasalahan masyarakat datang silih berganti dimana seorang mahasiswa sebagai agent of change dituntut untuk mampu memberikan solusi.

Pada saat ini realita dinegara maju dan berkembang adalah terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan sehingga menciptakan kemiskinan. Menanggapi kenyataan tersebut Islam sebenarnya sudah memiliki solusi dalam pendistribusian kekayaan. Salah satu prinsip ekonomi syariah yaitu tidak boleh ada harta yang menganggur atau terhenti disalah satu pihak, karena akan membuat harta mengendap tidak bisa mengalir ke pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain harta kekayaan harus terdistribusi merata alias tidak terjadi penimbunan karena penimbunan akan mengganggu stabilitas perekonomian.
Pernah terjadi dijaman Rasulullah ada tanah yang menganggur. Saat itu ada seseorang yang menemukan tanah menganggur tersebut. Ia menemui Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa tanah itu telah menjadi miliknya untuk diproduktifkan karena pemilik sebelumnya telah menelantarkan tanah tersebut, maksudnya tanah itu dibiarkan saja tanpa adanya pengelolaan.
Salah satu fenomena yang sering saya jumpai yaitu seseorang memiliki beberapa rumah atau berhektar-hektar tanah. Namun, orang tersebut hanya memanfaatkan satu rumahnya saja dan yang lain dibiarkan menganggur, hanya sesekali dikunjungi untuk mengecek keadaan. Begitu juga rumah-rumah diperumahan elit banyak yang menganggur, entah pemiliknya kemana. Tahan-tanah banyak yang nganggur padahal fenomena lautan gubuk kecil dipinggiran sungai sudah menjadi fenomena yang akrab kita lihat di negeri ini.
Saya pernah mendapatkan informasi dari blog yang menceritakan pengaturan pemukiman penduduk di Belanda. Pemerintah Belanda menyadari bahwa sebagai negara kecil, mereka tidak punya cukup lahan untuk ditinggali oleh penduduknya yang termasuk terpadat kedua di Eropa (dihitung berdasarkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas tanah). Kesadaran itu membuat mereka menetapkan peraturan yang ketat bagi kepemilikan rumah tinggal. Hal yang menarik adalah pada saat apply untuk mendapatkan rumah, calon penghuni mesti melaporkan jumlah anggota keluarga dan penghasilan. Pelaporan jumlah anggota keluarga dimaksudkan agar rumah yang bakal ditempati memiliki jumlah kamar yang memang betul-betul pas dengan jumlah anggota keluarga yang memerlukan, sehingga tidak bakalan ada kamar yang kosong atau berlebih. Sementara jumlah penghasilan dimaksudkan agar keadilan dapat dirasakan sepenuhnya oleh orang berpenghasilan rendah.
Hal menarik lainnya yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dapat merasakan tinggal di tempat tinggal yang sama dengan orang lain yang berpenghasilan lebih besar dengan harga yang sesuai dengan penghasilannya. Untuk kelompok yang berpenghasilan tertentu terdapat kelas-kelas perumahan tersendiri. Tapi perbedaan itu tidak menyolok, karena secara umum ukuran luas rumah tidak jauh berbeda, perbedaan terletak pada tampilan fisik rumah.
Pemerintah Belanda juga menerapkan peraturan yang tidak segampang di Indonesia dalam hal kepemilikan tanah. Jika di Indonesia orang dengan mudah memiliki tanah berhektar-hektar tanpa memanfaatkannya secara maksimal, di Belanda tidak. Tanah yang tidak dimanfaatkan selama beberapa tahun akan negara. Begitu pula rumah yang selama satu tahun tidak ditinggali boleh ditempati orang lain. Ini dimaksudkan agar tak ada lahan yang tidak produktif.

Belanda, dengan segala keterbatasannya dalam hal luas wilayah, telah menelorkan ide cemerlang dalam hal pendistribusian harta sehingga tercipta keadilan dan meminimalkan ketimpangan. That’s Holland! A country where the rich that embrace the poor. Semoga dengan segera kita bisa menelorkan ide secemerlang idenya^^
– ditulis oleh Elfira Maya Adiba

Iklan

1 Komentar

Filed under entri, kompetiblog2012