#520 Hukum di Negara Belanda

Belanda. Sebuah Negara yang memiliki banyak kreativitas dan inovasi, salah satu yang amat saya kagumi adalah ‘civil law’ yang mereka miliki. Civil Law adalah sebuah system hukum yang menitikberatkan pada ketentuan hukum yang ada. Berbeda dengan system commond law yang diterapkan oleh Negara-negara Anglo Saxon dan Amerika yang terfokus pada penemuan hukum baru sehingga banyak menerapkan Jurisprudensi. Sistem civil law justru terkesan ‘strict’ atau kaku karena lebih menerapkan aturan yang telah ada. Salah satu contohnya adalah Asas Legalitas dimana suatu aturan hanya bisa diterapkan apabila sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut sebelumnya. Asas tersebut memiliki konsekuensi ruang yang lebih sempit bagi penemuan hukum baru, padahal hukum bersifat dinamis mengikuti modernisasi. saya tidak mengatakan bahwa sistem commond law lebih baik dari pada civil law, hal tersebut tergantung dari bagaimana suatu negara menerapkan sistem hukum tersebut di negara mereka, dalam hal ini adalah Negara Belanda. Saya amat kagum atas system civil law di Belanda. Hukum yang mereka buat mampu mencakup hampir seluruh aspek yang dibutuhkan oleh warganya. Kitab Undang-Undang yang mereka buat, antara lain Burgelijk Wetboek atau yang kita sebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Wetboek van Strafrecht yang kita ketahui sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia., mampu memberikan perlindungan bagi warganya.

Burgerlijk Wetboek (BW) merupakan Kodifikasi dari hampir keseluruhan aturan mengenai hubungan pribadi dengan pribadi. BW ini dibuat berdasarkan system konkordansi sejak pemerintahan Napoleon di Perancis. Sebelum dilakukan kodifikasi, setiap wilyah di Belanda memiliki aturannya masing-masing yang sebagian besar mengacu pada aturan Roma. Tidak ada kesatuan hukum. Namun hal ini tidak bertahan lama karena setiap aturan tidak mampu mengikuti dinamisme perkembangan pemerintahan dan politik. Pada tahun 1531, Charles V, Raja Spanyol di Belanda, memerintahkan agar dilakukan suatu kodifikasi dari hukum-hukum yang berlaku di masyarakat untuk membentuk suatu unifikasi hukum. Perintah tersebut lah merupakan awal dibentuknya BW yang memakan waktu cukup lama hingga akhirnya disahkan oleh Parlemen Belanda pada tahun 1838.

Sejak terbentuk, pada tahun 1838, Burgerlijk Wetboek telah mengalami beberapa kali amandemen dan reformasi besar pada tahun 1992 mengikuti pergerakan hukum dengan dinamismenya. Tetapi penerapan di Indonesia, sebagai konsekuensi logis dari asas konkordansi, masih tetap menggunakan BW yang dibuat pada tahun 1838 (kecuali dicabutnya aturan mengenai Hipotik dan beberapa perubahan pada pasal-pasal sebagai konsekuensi dari lahirnya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria di Indonesia) dan masih dapat mencakup hampir keseluruhan aspek yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Setiap pasal dalam BW membahas secara detail mengenai aturan yang membatasi setiap hubungan antar individu. Meskipun BW ini bersifat terbuka yakni dapat membuat aturan baru selama tidak bertentangan dengan undang-undang; ketertiban umum; dan kesusilaan, seperti halnya diatur dalam pasal 1338 BW, namun tetap melindungi dan memberikan batasan hubungan individu sampai hal terkecil. Kita ambil contoh aturan mengenai batas pekarangan sehingga apabila terjadi suatu hal, dapat diketahui konsekuensi hukumnya. Hal ini lah yang membuat saya benar-benar kagum. Bagaimana bisa orang-orang pada tahun 1800 membuat aturan sedetail itu yang masih dapat mengikuti dinamisme dan perkembangan zaman hingga saat ini.

Selain itu, berdirinya Peradilan Internasional seperti Mahkamah Internasional, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Justice serta International Criminal Court di Belanda juga membuat saya semakin kagum karena membuktikan bahwa system peradilan mereka, terutama Criminal Justice System, diakui secara Internasional.

Selama saya mempelajari hukum, dosen saya selalu mengambil contoh dari Utrecth untuk membahas persoalan hukum yang ada. Alasan itulah yang membuat saya sangat penasaran dengan Universitas Utrecth sehingga memacu diri saya untuk membuat tulisan ini. Mungkin orang lain merasa jenuh untuk menulis atau bahkan hanya membaca tulisan mengenai hukum, but i just write what i want to write, not everyone want to read. Saya sangat menyukai hukum dan ingin belajar dari bagaimana orang Belanda berfikir, membuat, dan menerapkan hukum.

– ditulis oleh Fanny Fajri

1 Komentar

Filed under entri, kompetiblog2012

One response to “#520 Hukum di Negara Belanda

  1. sorry bang, saya juga meyukai hukum, abang pernah studi bandingkan hukum di belanda dengan hukum yg kita pakai EX belanda, sama apa tidak? trim’s

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s